Sanksi Dijatuhkan kepada Prince Group Kamboja atas Pencucian Uang dan Perdagangan Kripto yang Terkait dengan Kasino – Kerajaan Kamboja kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah Prince Group, salah satu konglomerat terbesar di negara tersebut, dikenai sanksi internasional atas dugaan keterlibatan dalam pencucian uang dan aktivitas perdagangan kripto ilegal yang terkait dengan operasi kasinonya. Keputusan los303 ini diumumkan oleh beberapa lembaga pengatur keuangan global pada awal Oktober 2025, menandai salah satu tindakan penegakan hukum terbesar terhadap industri kasino Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.
🏦 Asal Mula Kasus: Jejak Keuangan yang Mencurigakan
Investigasi terhadap Prince Group dimulai pada akhir tahun 2024 ketika sejumlah transaksi mencurigakan dilaporkan oleh lembaga keuangan di Kamboja, Singapura, dan Hong Kong. Transaksi tersebut dikaitkan dengan beberapa anak perusahaan Prince Group yang mengoperasikan kasino mewah di Sihanoukville dan Phnom Penh.
Menurut laporan awal dari Financial Action Task Force (FATF) dan Interpol, jaringan keuangan tersebut diduga digunakan untuk mencuci uang hasil dari berbagai aktivitas ilegal, termasuk perjudian lintas batas, online gambling, dan penjualan aset digital tanpa izin.
Seorang pejabat FATF yang enggan disebutkan namanya menyatakan:
“Kami menemukan pola transaksi yang melibatkan konversi besar-besaran dari mata uang fiat ke kripto, yang kemudian dialirkan melalui akun-akun anonim terkait kasino Prince Group. Jalur keuangan ini tampaknya dirancang untuk mengaburkan asal-usul dana.”
🎰 Kasino sebagai Pusat Operasi
Kasino-kasino milik Prince Group, terutama di Sihanoukville, telah lama menjadi daya tarik bagi wisatawan asing dan pemain besar dari Tiongkok, Malaysia, serta Thailand. Namun, di balik gemerlap lampu neon dan meja roulette, pihak berwenang menemukan indikasi bahwa fasilitas kasino digunakan sebagai sarana untuk menukar uang tunai dengan aset digital.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa kasino tersebut berfungsi sebagai “jalur masuk” bagi dana yang berasal dari luar negeri, terutama dalam bentuk stablecoin dan mata uang kripto anonim seperti Monero. Dari sana, dana tersebut dialihkan ke sejumlah dompet digital yang terhubung ke entitas offshore di Kepulauan Cayman dan British Virgin Islands.
Laporan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja yang dirilis pada 7 Oktober 2025 menyatakan bahwa mereka telah membekukan lebih dari 80 rekening bank dan 50 dompet kripto yang terkait dengan penyelidikan ini. Pemerintah juga menyita sejumlah aset, termasuk tiga properti mewah dan satu kapal pesiar milik perusahaan tersebut.
💱 Hubungan dengan Perdagangan Kripto Ilegal
Selain pencucian uang, investigasi juga menemukan adanya aktivitas perdagangan aset digital tanpa izin, di mana Prince Group diduga memfasilitasi transaksi kripto dalam jumlah besar melalui jaringan kasino dan platform investasi internal.
Platform itu, yang dikenal secara internal sebagai Prince Exchange, beroperasi tanpa lisensi dari Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC). Meskipun platform tersebut mengklaim berfungsi untuk “konversi internal bagi pemain kasino”, penyelidik menemukan bahwa sistem tersebut digunakan untuk memindahkan jutaan dolar dalam bentuk kripto antara akun anonim, sering kali dalam jumlah kecil untuk menghindari deteksi otomatis.
Seorang analis dari Blockchain Intelligence Group mengungkapkan bahwa lebih dari US$120 juta dalam transaksi kripto yang terhubung ke alamat dompet Prince Group telah ditandai sebagai “berisiko tinggi” antara Januari hingga Agustus 2025.
⚖️ Reaksi dan Sanksi Internasional
Tindakan keras terhadap Prince Group tidak hanya datang dari pemerintah Kamboja, tetapi juga dari lembaga keuangan global. Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) memasukkan beberapa eksekutif utama perusahaan ke dalam daftar sanksi ekonomi, melarang transaksi apa pun dengan warga atau perusahaan AS.
Selain itu, Uni Eropa dan Australia juga memberlakukan pembatasan terhadap transfer aset digital dan kerja sama investasi dengan entitas yang terkait dengan Prince Group.
Pemerintah Kamboja sendiri, dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Hun Manet, menyatakan dukungan terhadap tindakan penegakan hukum:
“Kamboja tidak akan menjadi tempat berlindung bagi kegiatan keuangan ilegal. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional guna menegakkan integritas sistem ekonomi kami.”
Namun, beberapa pengamat menilai bahwa tindakan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki citra negara setelah serangkaian laporan negatif tentang aktivitas kriminal di sektor kasino dan real estat dalam beberapa tahun terakhir.
🧩 Dampak terhadap Industri dan Investor
Sanksi terhadap Prince Group diperkirakan akan mengguncang sektor kasino dan properti Kamboja, terutama di Sihanoukville yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan perjudian.
Beberapa investor asing dilaporkan mulai menarik dana mereka dari proyek-proyek yang terkait dengan Prince Group, sementara operator kasino lain mulai meningkatkan transparansi untuk menghindari kecurigaan serupa.
Analis ekonomi regional, Chantha Sokha, mengatakan:
“Kasus ini akan menjadi titik balik penting bagi Kamboja. Negara ini kini harus menyeimbangkan antara menjaga arus investasi asing dan memastikan bahwa sektor hiburan tidak menjadi pintu masuk aktivitas kriminal.”
🔍 Kesimpulan
Kasus sanksi terhadap Prince Group menyoroti sisi gelap dari perkembangan cepat industri kasino di Kamboja. Di balik pertumbuhan ekonomi dan investasi besar-besaran, ternyata terdapat celah hukum dan pengawasan yang lemah yang dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku untuk mencuci uang dan memperdagangkan kripto secara ilegal.
Dengan meningkatnya tekanan internasional dan tindakan hukum yang terus berlanjut, masa depan Prince Group tampaknya berada di ujung tanduk. Namun, bagi Kamboja secara keseluruhan, kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk mereformasi regulasi keuangan, memperketat pengawasan terhadap kasino, serta memulihkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan integritas pasar negara tersebut.