Dari Pelayan Publik Menjadi Pengunggah Konten

Dari Pelayan Publik Menjadi Pengunggah Konten – Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi seharusnya ampuh untuk memerangi korupsi.

Penggelapan menggurita sesungguhnya bisa ditundukkan dengan perkembangan teknologi data serta digitalisasi. Sebagian tahun terakhir, kencana69 perkembangan teknologi mendesak lahir serta bertumbuhnya kebijaksanaan alam integritas ataupun alam leluasa penggelapan di tiap badan penguasa di tingkatan pusat serta wilayah.

Dikala ini, aplikasi alam integritas juga lalu menyebar. Jasa khalayak di garis depan, semacam mengurus administrasi kependudukan hingga akta rumah, telah bisa dicoba dengan cara daring. Sistem jasa satu pintu ini diharapkan memotong banyak kaitan” meja untuk meja” akseptor uang sogok.

Aman tiba. Kamu merambah area leluasa penggelapan” ataupun perkataan seragam lain ditemukan nyaris di banyak kantor penguasa di tingkatan pusat, perkotaan, sampai ceruk wilayah yang menunjukkan adanya alam integritas di situ.

Alam integritas dimaksud selaku tindakan ataupun adat yang membuktikan kesesuaian antara percakapan serta aksi dan tindakan menyangkal seluruh aksi tidak pantas yang bisa berakibat kurang baik untuk diri sendiri, badan tempat bertugas, serta pastinya mudarat kebutuhan khalayak. Bawah aplikasi kebijaksanaan ini di antara lain dari peraturan Menteri Pemanfaatan Aparatur Negeri serta Pembaruan Birokrasi.

Tiap aparatur awam negeri( ASN) harus memaraf pakta integritas buat menegapkan dirinya bagian dari usaha melawan penggelapan. Sokongan sistem teknologi data atau digitalisasi menjanjikan kemampuan serta kejernihan dalam alam integritas. Diaplikasikan pula sistem layanan yang memanusiakan masyarakat dan evaluasi terbuka dengan cara daring oleh khalayak kepada ASN dengan pemikat apresiasi ataupun ganjaran.

Apakah dengan begitu aplikasi penggelapan lenyap ataupun menyusut?

Pasti tidak. Tampaknya, permasalahan untuk permasalahan penggelapan lalu dibeberkan oleh petugas berhak. Aplikasi penggelapan yang tidak terbongkar dipercayai terdapat serta bisa jadi jauh lebih banyak.

dikenal kalau mereka yang ikut serta dalam alam integritas belum seluruhnya menguasai apa yang sepatutnya dicoba atau apa berartinya jadi berintegritas. Telah terdapat inovasi, tercantum digitalisasi, namun belum maksimal implementasinya. Bagian kegiatan belum seluruhnya mempraktikkan manajemen resiko serta mitigasi penangkalan penyimpangan yang bisa melukai integritas.

dengan merujuk pada informasi Indonesia Corruption Watch( ICW), dipaparkan terdapat 10 pekerjaan yang jadi koruptor paling banyak di tingkatan provinsi. Ke- 10 pekerjaan itu diurutkan dari yang paling banyak jadi koruptor, ialah ASN, pihak swasta, kepala dusun, masyarakat, karyawan tubuh upaya kepunyaan negeri, arahan ataupun badan badan, fitur dusun, arahan ataupun badan DPRD, kepala wilayah, serta karyawan tubuh upaya kepunyaan wilayah.

Studi yang serupa memakai filosofi kelembagaan buat menarangkan tingkatan pengungkapan integritas lewat web penguasa wilayah dengan penyelesaian penggelapan. Web website layanan khalayak ini terpaut dengan bimbingan Komisi Pemberantasan Penggelapan( KPK) yang mengatakan terdapat 3 strategi pemberantasan penggelapan, ialah represif, koreksi sistem, dan bimbingan serta kampanye.

Strategi represif ialah usaha hukum buat menarik pelakon penggelapan ke majelis hukum lewat aduan warga ataupun saluran peliputan integritas selaku salah satu strategi penangkalan penggelapan. Setelah itu, koreksi sistem merupakan menghasilkan sistem yang mendesak kejernihan eksekutor negeri, semacam lewat Informasi Harta Kekayaan Eksekutor Negeri( LHKPN) serta pembaharuan layanan khalayak lewat kerangka kegiatan daring yang berintegrasi.

Terakhir, ialah bimbingan serta pembelaan buat mengajak warga ikut dan dalam aksi pemberantasan penggelapan, membuat sikap serta adat antikorupsi, dan tingkatkan pemahaman hendak integritas, bagus di area rezim ataupun warga. Intensitas badan penguasa memakai ketiga strategi buat melawan penggelapan bisa ditunjukkan dengan kokoh tidaknya pengungkapan integritas pada web resminya tiap- tiap.

Hasil studi itu di antara lain membuktikan kalau pengungkapan integritas diiringi terdapatnya sarana saluran peliputan integritas ditemui di 24 dari 34 provinsi. Dari penemuan ini, bisa dibilang provinsi- provinsi di Indonesia ataupun paling tidak kota- kota penting di tiap provinsi sudah berani menyatakan diri selaku abdi khalayak berintegritas. Tetapi, pengungkapan yang besar itu terkini dimengerti selaku usaha supaya” lebih nampak” ataupun menghasilkan” pandangan bagus” di mata warga.

Bila diperhatikan lagi, terkini 10 provinsi yang betul- betul mendapatkan nilai pengungkapan integritas besar. Salah satu dari 10 provinsi itu merupakan Jakarta, sebaliknya 24 provinsi tertinggal yang lain masuk jenis biasa serta kecil. Dengan angka menengah ke dasar, hingga diasumsikan buat semata- mata menemukan” pandangan bagus” juga belum maksimum upaya yang dicoba di tingkatan provinsi.

Kenapa terkesan tidak terdapat kemauan menggebu buat secepatnya menciptakan alam integritas dengan sokongan perkembangan teknologi?

Sementara itu, dalam kesehariannya, warga Indonesia telah amat sering di dengar dengan fitur serta aplikasi digital yang difasilitasi oleh telepon cerdas. Khalayak juga tertolong dengan layanan daring serta digitalisasi dalam bermacam hal, semacam dengan bank, layanan industri swasta ataupun BUMN, berbelanja online, dan hal profesi yang mengaitkan banyak orang di banyak tempat.

Memanglah, bila dirunut, penggelapan semenjak dahulu sampai saat ini memanglah sedang dipercayai oleh beberapa warga, tercantum abdi khalayak, selaku” grease the wheels” ataupun pelicin yang wajar saja buat mempermudah seluruh hal di tengah rumitnya birokrasi,( Kompas. id, 26 April 2025). Penggelapan pula sudah jadi aplikasi berjejaring bersamaan searah dengan pencucian duit oleh pidana sistematis tidak cuma di tingkatan lokal atau nasional, namun pula antarnegara,( Kompas. id, 3 Mei 2025).

Sedemikian itu mendarahdagingnya aplikasi penggelapan dalam kehidupan masyarakat, di antara lain ditunjukkan dari hasil survey Transparency International Indonesia( TII) pada 2010. Survey dicoba di Jakarta dengan menyimpang dekat 1. 000 responden berumur 15- 30 tahun serta 990an responden dewasa 30- 65 tahun.

Dari hasil survey itu, yang belia atau telah dewasa memandang jadi jujur lebih berarti dari banyak. Sebesar 68 persen dari keseluruhan responden beriktikad jujur serta berintegritas itu lebih bagus dari jadi berhasil. Hendak namun, nampak terdapat kecurigaan kala nilai- nilai integritas dikonfrontasi dengan kekayaan serta keberhasilan.

Tidak hanya itu, bagi 5 persen responden belia, jadi banyak itu berarti serta tidak permasalahan bila untuk mencapainya wajib melanggar hukum ataupun menyalahgunakan wewenang. Sebesar 32 anak belia membenarkan dengan berdalih, tidak jujur, serta melanggar ketentuan berkesempatan lebih besar mencapai berhasil dibanding dengan yang melindungi integritas.

Para responden belia yang saat ini sudah berkembang berusia amat bisa jadi senantiasa tidak pula memandang angka berarti jadi jujur serta antikorupsi kepada diri atau sekelilingnya.

Apalagi, di Jakarta, kota sangat maju dengan data apa juga yang sedemikian itu gampang diakses, akibat kurang baik penggelapan semata- mata jadi wawasan yang belum jadi uraian yang mengendap di dalam akal. Situasi yang serupa tidak disangkal menghinggapi masyarakat di area lain di Indonesia.

Di bagian lain, opini bersih serta jujur meningkatkan pandangan diri tanpa butuh benar- benar jadi antikorupsi. Tidak membingungkan bila aksi antikorupsi diterjemahkan ala kadarnya. Perkembangan teknologi, masifnya alat sosial, jadi perlengkapan pas mengamplifikasi pandangan itu.

Saat ini, membuktikan kemampuan supaya nampak berintegritas bisa dengan swafoto ataupun swavideo. Gambar ataupun film seorang tengah bertugas walaupun cuma dalam hitungan detik ataupun menit lalu diunggah di akun alat sosial individu serta tempat bertugas, dan buat memenuhi blangko informasi digital kemampuan setiap hari di lembaga terpaut. Dengan cara praktis, unggahan itu menunjukkan sang karyawan nampak berdedikasi.

Selevel kepala wilayah serta administratur khalayak juga saat ini padat jadwal membuat konten atas julukan bertugas turun langsung ke alun- alun buat menuntaskan berbagai permasalahan kompleks. Kemeriahan yang diatur di bermacam alat sosial serta ditabuh oleh alat massa bermacam program jadi klaim kesuksesan sang atasan. Julukan kian populer, duit hasil” ngonten” juga diterima di luar pemasukan sah selaku petugas negeri, jalur mengarah bangku kewenangan selanjutnya yang lebih besar juga perlahan terbuka.

Apakah konten viral itu betul diiringi dengan penerapan program berkepanjangan serta bisa dipertanggungjawabkan pemakaian mata anggarannya? Khalayak tidak luang lagi mempertimbangkan perihal itu sebab lekas terdapat” konten” kelakuan terkini lagi yang viral mengharu- biru. Tidak tidak sering diiringi kegaduhan yang diperbincangkan khalayak.

Teknologi semaju apa juga senantiasa terkait dari orang dalam memakainya. Di tangan manusia- manusia yang menyangka penggelapan merupakan aplikasi wajar tiap hari, alam integritas dengan akad kejernihan dibantu digitalisasi merupakan tameng sempurna buat lalu bertindak.

Di tengah derasnya arus digitalisasi serta alat sosial, timbul kejadian menarik yang mengambil atensi khalayak: beberapa abdi khalayak saat ini aktif jadi pengunggah konten( konten creator) di bermacam program digital. Dari TikTok sampai YouTube, para aparatur awam negeri( ASN) serta karyawan rezim mulai muncul kebolehan, tidak cuma dalam kewajiban birokrasi, namun pula dalam bumi hiburan serta bimbingan daring.

Kejadian ini memunculkan membela serta anti. Di satu bagian, kegiatan itu dikira selaku wujud daya cipta serta pendekatan terkini dalam mendekatkan jasa khalayak pada warga. Tetapi di bagian lain, timbul kebingungan hendak kemampuan bentrokan kebutuhan, pelanggaran etika pekerjaan, sampai penyalahgunaan durasi kegiatan serta sarana negeri.

Antara Pekerjaan serta Hobi

Salah satu ilustrasi sangat mencolok merupakan Rina Setyaningsih( 35), seseorang karyawan di Biro Kependudukan serta Pencatatan Awam di Jawa Tengah. Beliau mulai unggah konten sekeliling administrasi kependudukan di TikTok pada medio 2023. Dengan style bahasa enteng serta diselingi lawak, konten- kontennya menarangkan metode membuat e- KTP, akta kelahiran, sampai alih alamat. Tidak diduga, akunnya saat ini sudah mempunyai lebih dari 500 ribu pengikut.

Awal mulanya cuma mau menolong warga menguasai metode layanan yang kerap mereka kira kompleks. Tetapi nyatanya banyak yang senang serta merasa tertolong,” ucap Rina dikala diwawancara. Beliau berterus terang cuma membuat konten di luar jam kegiatan serta tidak memakai sarana kantor.

Kejadian seragam pula terjalin di kota besar semacam Jakarta serta Surabaya. Sebagian ASN belia apalagi sukses mencapai pemasukan bonus dari endorsement serta monetisasi program digital. Mereka menggunakan durasi anggal buat membuat vlog, podcast, sampai film bimbingan mengenai kebijaksanaan penguasa ataupun style hidup segar.

Perspektif Pemerintah

Menjawab kejadian ini, Departemen Pemanfaatan Aparatur Negeri serta Pembaruan Birokrasi( KemenPAN- RB) menerangkan berartinya melindungi etika serta profesionalisme. Dalam statment resminya, KemenPAN- RB melaporkan kalau ASN diperbolehkan beraktifitas di alat sosial sepanjang tidak mengusik kewajiban penting, tidak melanggar isyarat etik, dan tidak mengedarkan hoaks ataupun data sensitif.

Kita mengapresiasi inovasi yang bawa khasiat untuk warga, tercantum dalam wujud konten digital. Tetapi ASN senantiasa wajib menjunjung besar integritas serta kepatuhan kepada kewajiban negeri,” ucap Delegasi SDM Aparatur, Bima Haria Wibisana.

Sebagian penguasa wilayah apalagi mulai menyediakan serta memusatkan ASN buat membuat konten edukatif serta advertensi layanan khalayak selaku bagian dari strategi komunikasi lembaga.

Tantangan serta Risiko

Walaupun nampak positif, tidak seluruh pihak sepakat dengan gaya ini. Pengamat kebijaksanaan khalayak dari Universitas Indonesia, Dokter. Arif Suryanto, menegaskan resiko bias profesionalisme bila abdi khalayak sangat padat jadwal dengan pembayangan individu.

Kedudukan ASN merupakan abdi orang, bukan selebritas. Bila sangat fokus pada ketenaran di alat sosial, dapat terjalin bentrokan kebutuhan serta penyalahgunaan kedudukan,” ucap Arif. Beliau pula menekankan berartinya regulasi yang nyata buat menjauhi penyalahgunaan data khalayak serta melindungi netralitas politik.

Tidak sedikit pula warga yang merasa jengah memandang konten ASN yang dikira sangat individu ataupun tidak relevan dengan kewajiban utama mereka. Sebagian permasalahan viral membuktikan ASN yang memakai sebentuk biro buat membuat konten goyang ataupun pelesetan, yang ditaksir kurang layak.

Permasalahan Viral yang Mengundang Sorotan

Pada dini 2025, khalayak diguncang dengan viralnya film seseorang karyawan kelurahan di Sulawesi Selatan yang berdansa di ruang jasa sembari menggunakan ciri biro. Film itu memanen kritik runcing sebab dikira tidak memantulkan tindakan handal seseorang abdi khalayak. Walaupun bernazar menghibur, si karyawan kesimpulannya menemukan peringatan dari atasannya serta dimohon buat lebih berjaga- jaga dalam beraktifitas di alat sosial.

Permasalahan seragam pula terjalin di area sekolah negara, di mana seseorang guru ASN ditaksir sangat kerap membuat konten vlog dikala membimbing, sampai ditaksir mengusik Fokus berlatih anak didik.

Mengarah Regulasi yang Lebih Jelas

Dikala ini, belum terdapat regulasi spesial yang dengan cara perinci menata kegiatan digital ASN selaku konten creator. Beberapa besar cuma diatur dalam Peraturan Penguasa Nomor. 94 Tahun 2021 mengenai Patuh Karyawan Negara Awam, yang menekankan pantangan sikap tidak layak serta pemakaian sarana negeri buat kebutuhan individu.

Tetapi, bersamaan melonjaknya kejadian ini, sebagian pakar hukum memperhitungkan butuh terdapatnya perbaikan ataupun akumulasi artikel yang menata kegiatan digital ASN, paling utama yang berpotensi menciptakan pemasukan individu ataupun menyangkut nama baik lembaga.

Sepanjang ini sedang banyak abu- abu dalam praktiknya. Butuh terdapat batas nyata, misalnya pertanyaan konten berbayar, pemakaian jam kegiatan, sampai pantangan menabur data dalam,” tutur pegiat hukum administrasi negeri, Anita Rachmawati.

Kesempatan buat Bimbingan Digital

Walaupun penuh tantangan, banyak pihak memandang kesempatan besar dari kejadian ini. ASN yang bangun digital dapat jadi agen pergantian dalam mengantarkan data khalayak dengan cara kilat, cermat, serta menarik. Dengan pendekatan kekinian, birokrasi yang sepanjang ini dikira kelu dapat nampak lebih humanis serta gampang diakses.

Kuncinya terdapat pada hasrat serta etika. Jika dipakai dengan bijaksana, alat sosial dapat jadi jembatan yang efisien antara penguasa serta warga,” ucap Rina Setyaningsih menutup pembicaraan.

Selaku penutup, kejadian abdi khalayak jadi pengunggah konten memantulkan gairah era yang lalu bertumbuh. Tantangan penting merupakan melindungi penyeimbang antara kedudukan selaku aku negeri serta orang inovatif di masa digital. Regulasi yang adaptif, etika yang kokoh, serta pengawasan yang bijaksana hendak jadi kunci buat membenarkan gaya ini berjalan positif serta tidak pergi dari jalurnya.