Intrik Kejam Permainkan Kotor Kota- Elite lokal sampai petugas awam berkomplot mengatur kotor dengan cara buas.
Analitis Kompas rentang waktu Mei- Juni 2025 menguak, golongan atas lokal sampai aparatur awam berkomplot mengatur kotor masyarakat dengan cara bawah tangan. Mereka yang ikut gali77 serta dalam intrik menangguk profit miliaran rupiah per tahun.
Di luar pagar Tempat Pengurusan Kotor Terstruktur( TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, gundukan kotor menggunung dengan ketinggian lebih dari 5 m. Rabu( 21 atau 5 atau 2025) siang, gundukan kotor itu memanjang lebih dari 100 m. Tidak hanya dekat TPST, gundukan kotor berbatasan dengan ladang masyarakat serta area kawasan tinggal.
Hasil pencocokan dengan pandangan satelit, terdapat 4 gunungan kotor di luar TPST Bantargebang. Luasnya dekat 1, 1 hektar( ha) sampai 2, 1 ha. Bila digabung, keseluruhan besar zona yang bersebelahan menggapai 6, 73 ha.
Kompas melacak owner tanah gundukan kotor itu pada masyarakat setempat. Robert( bukan julukan sesungguhnya) membenarkan beberapa dari bukit- bukit kotor itu terletak di lahannya di Dusun Halaman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
” Tanah tempat kotor menumpuk kepunyaan 5 orang. Tanah aku sendiri luasnya dekat 2 hektar,” tutur Robert, yang pula pengepul kotor di tempat itu, Senin( 2 atau 6 atau 2025).
Bagi Robert, owner tanah tidak mempunyai permisi menampung kotor. Beliau tidak menemukan profit langsung dikala mengganti lahannya selaku tempat pengasingan kotor. Tetapi, ia memperkerjakan dekat 50 pemulung buat memilah kotor di tanah itu.
” Pemulung yang bertugas di tanah aku menjual kotor ke aku. Kotor plastik, semacam botol air mineral, aku beli dengan harga Rp 2. 000 per kg( kilogram),” tuturnya.
Dari hasil pengerjaan kotor itu, beliau dapat menjual 100 ton kotor olahan dengan angka pada umumnya Rp 5. 000 per kilogram ke pabrik pengerjaan plastik. Dengan metode ini, beliau dapat memperoleh Rp 500 juta per bulan ataupun Rp 6 miliyar per tahun.
Menyiasati kontrak
Wibowo( bukan julukan sesungguhnya), aparatur awam negeri di Penguasa Kota Bekasi, bertahun- tahun leluasa mengangkat kotor dari beberapa plaza di Jakarta Utara serta Jakarta Selatan tanpa permisi. Modalnya cuma truk pengangkut kotor.
” Sistemnya subkon( subkontraktor). Terdapat industri berizin yang kegiatan serupa dengan plaza buat mengurus sampahnya. Tetapi, kotor plaza itu aku yang bawa,” tutur Wibowo, Senin( 26 atau 5 atau 2025), di Bekasi.
Wibowo sempat mengangkat kotor dari salah satu plaza di Jakarta Selatan kurun Februari- Maret 2025 dengan sistem itu. Beliau dibayar Rp 15 juta per bulan.
Kotor tidak langsung dibuang ke tempat penampungan buas, namun ditaruh di bangunan Wibowo. Di situ, kotor bernilai dipilah serta dijual ke pengepul plastik.” Sisa kotor yang tidak dapat dijual ataupun bermukim residu, kita campakkan ke penampungan buas,” tutur Wibowo.
Truknya telah berumur 10 tahun serta tanpa indikator bukti diri apa juga. Cocok Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 102 Tahun 2021, umur alat transportasi truk pengangkut kotor maksimum 5 tahun serta harus dilengkapi etiket bukti diri industri.
Truk aku nyaman. Kan, jalannya malam. Jakarta itu seluruh malam. Jika siang itu yang no polisinya merah, itu kepunyaan Penguasa DKI Jakarta. Pihak bangunan aturannya bawa kotor malam.
Truk resmi
Kompas pula menciptakan truk yang penuhi determinasi, namun diprediksi membuang kotor ke penampungan buas. Salah satunya truk CV 9 Energi Untuk.
Tubuh upaya ini tertera sah cocok halaman Biro Area Hidup( DLH) DKI Jakarta. Truk kuning CV itu maju dari tanah penampungan Robert, Rabu( 21 atau 5 atau 2025) petang. Di bagian pintu ada isyarat SDG 04.” Truk itu campakkan kotor ke alas salah satu pemulung di mari. Pemulung itu( kegiatan) di tanah aku,” cakap Robert.
Karyawan Operasional CV 9 Energi Untuk, Gustaf Aris Takus B, sedang menyelidiki. Beliau tidak ketahui alibi truk itu dapat terletak di situ.” Kita telah lihat informasi serta lagi lihat GPS( informasi sistem pemosisi garis besar),” tutur Gustaf, Rabu( 18 atau 6 atau 2025).
Kepala Aspek Pengurusan Kotor serta Kotoran B3 DLH DKI Jakarta Yusiono Anwar Supalal menerangkan, bagian alat transportasi pengangkut kotor swasta harus tertera di DLH.” Jika itu( alat transportasi) telah tertera, kita dapat memiliki register, ia mengutip dari mana, memiliki siapa, serta dibawa ke mana,” ucapnya.
Yusiono meningkatkan, aparat di TPST Bantargebang juga hendak mencegah truk yang tidak tertera buat merendahkan kotor di situ. Biro pula memantau pelakon upaya pengangkutan kotor supaya tidak melaksanakan alat transportasi yang tidak berizin.
Beri uang retribusi
Gundukan kotor buas pula nampak di bibir Kali Bekasi, di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu( 24 atau 5 atau 2025). Beberapa bunda pemulung segera mengakhiri pemilahan kotor. Mereka mendatangi Kompas serta memohon supaya tempat mereka mencari kegiatan tidak diusik.
Seseorang pria yang semenjak dini terletak di tempat kotor itu memohon Kompas berdialog dengan pengasuh. Kita dipertemukan dengan sebagian orang di gerai kopi yang berjarak ratusan m dari tempat pengurusan kotor buas.
Rojak, salah satu pengasuh tempat pengasingan kotor itu, berkata, di wilayahnya dahulu banyak kotor berantakan.” Kita setelah itu membuka Golongan Warga Pemilah Kotor. Selaku pengasuh, aku mendekap semua masyarakat buat memilah,” ucapnya.
Tanah yang mereka sediakan selaku tempat menampung kotor di pinggir Kali Bekasi diucap Rojak selaku tanah garapan. Di tanah itu, kotor dari 4 RW serta salah satu area perumahan dengan jumlah dekat 2. 000 keluarga bermuara.
Rojak berterus terang, kehadiran TPS itu menolong masyarakat setempat. Karena, truk pengangkut kotor Bagian Eksekutif Teknis Wilayah( UPTD) Kebersihan Area I Biro Area Hidup Kabupaten Bekasi cuma mengangkat kotor masyarakat 2 kali sepekan serta cuma kotor area perumahan.” UPTD bilang, mobil enggak masuk. Sebab itu, aku ambil serta buanglah kemari,” cakap Rojak yang pula pimpinan RT di Dusun Kabalen.
Tempat kotor yang diatur Rojak dikenal administratur UPTD Kebersihan Area I Biro Area Hidup Kabupaten Bekasi. Rojak tiap bulan menyetor Rp 3 juta ke UPTD I. Duit itu, tutur Rojak, ialah peranan yang wajib mereka beri uang ke penguasa wilayah. Tujuannya, supaya kotor yang tidak dapat dipilah ataupun tidak mempunyai angka murah dibawa UPTD I serta dibuang ke TPA Burangkeng.
” TPS ini seluruh terdapat izinnya, dari RT, RW. Jika dari biro area hidup, kita memiliki yang namanya pesan, tiap tahun kontrak kita diperpanjang. Pesan yang kita memiliki namanya pesan pengangkutan,” cakap pengasuh salah satu ormas itu.
Biro Area Hidup Kabupaten Bekasi lewat balasan tercatat yang diperoleh Kompas membenarkan jika tempat pengasingan kotor yang diatur Rojak ialah tempat penampungan buas. Pengelola tempat itu apalagi dijatuhi ganjaran administratif pada 2023.
” UPTD area I pada dasarnya cuma memiliki wewenang mengangkat kotor saja, bagus dari perumahan, masyarakat, industri, serta ruang khalayak. UPTD area I tidak menghasilkan permisi pada pengelola diartikan,” cakap Dedi Kurniawan dari Humas Biro Area Hidup Kabupaten Bekasi, Selasa( 17 atau 6 atau 2025).
Walaupun penampungan kotor itu sempat menemukan ganjaran serta tidak berizin, pengurusan kotor buas itu senantiasa dikenai pungutan. Pungutan yang diberatkan ke Rojak Rp 3 juta per bulan cocok Peraturan Wilayah Kabupaten Bekasi No 8 Tahun 2023 mengenai Pajak serta Pungutan Wilayah.
Bersumber pada informasi dari Sistem Data Pengurusan Kotor Nasional( SIPSN) 2023, dikenal terdapat dekat 20, 1 persen dari keseluruhan timbulan kotor nasional ataupun sebanding dengan kurang lebih 1, 57 juta ton kotor per tahun yang sedang terbuang ke area tercantum ke tempat penampungan buas. Di Jabodetabek, timbulan kotor yang mengalir ke tempat penampungan buas diperkirakan menggapai 20 persen dari keseluruhan timbulan kotor di Jabodetabek.
Kepala Dinas Ikatan Warga Departemen Area Hidup Alamat Nugroho berkata, penguasa telah menutup 9 tempat penampungan kotor buas di Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, serta Bandung.
” Penindakan tempat pengasingan kotor buas, kewenangannya terdapat di penguasa wilayah. Penampungan kotor buas wajib lekas ditertibkan sebab mengganggu estetika serta kedisiplinan kota, pula mencemari area,” tutur Alamat, Senin( 16 atau 6 atau 2025).
Buat menjajaki berita tema ini sepenuhnya, kita mengajak Kamu berasosiasi dalam tim Whatsapp Pembaca Kompas” Analitis& Jurnalistik Informasi” dengan mengeklik tautan ini.
Kita pula mau mencermati pemikiran Kamu mengenai postingan ini lewat survey melalui selanjutnya ini.