Putusan Enteng Pemerkosa

Putusan Enteng Pemerkosa – Adat Hukum Tidak Berpihak Korban Putusan enteng serta adat rukun membayangi permasalahan pemerkosaan.

Terdakwa pelakon pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Priguna Anugrah Pratama, rawan ganjaran 17 tahun bui rajaburma88, semacam terbongkar dalam pengecekan oleh kepolisian, Jumat( 11 atau 4 atau 2025).

Polisi memikirkan Artikel 64 KUHP selaku pemberat buat memerangkap dokter residen anestesi itu dengan bahaya ganjaran bui maksimum 17 tahun.

Tetapi, kala esoknya hingga pada meja hijau majelis hukum, butuh dicermati apakah pelakon kesalahan tidak bermoral ini senantiasa diganjar ganjaran yang sanggup membagikan dampak kapok.

Karena, hasil analisa Regu Jurnalistik Informasi Setiap hari Kompas menciptakan kalau ganjaran bui maksimum kepada pelakon pemerkosaan tidak sering diaplikasikan.

Pada umumnya Lama Putusan Bui Permasalahan Pemerkosaan

Rentang waktu 2022- 2025

Analisa memakai informasi tetapan permasalahan pemerkosaan serta eksperimen pemerkosaan dalam pengelompokan kesalahan kepada kesusilaan di Direktori Tetapan MA, melainkan permasalahan dari Dewan Syariyah Aceh

Analisa kepada 199 masalah pemerkosaan yang diputus majelis hukum pada 2022 hingga dengan akhir Maret 2025 membuktikan kalau pada umumnya putusan bui yang dijatuhkan merupakan 87 bulan ataupun 7 tahun 3 bulan.

Cuma 8 dari 199 permasalahan yang membagikan putusan bui 12 tahun ataupun cocok nilai maksimum yang diamanatkan Artikel 285 Buku Hukum Hukum Kejahatan( KUHP). Ini membuktikan kalau putusan maksimum merupakan dispensasi, bukan Kerutinan.

Menginginkan putusan maksimum itu memanglah sulit. Adat hukum kita tidak sering menjatuhkan putusan maksimum,” tutur Ratna Batara Munti, badan Komisi Nasional Antikekerasan kepada Wanita( Komnas Wanita) dikala dihubungi pada Senin( 14 atau 4 atau 2025) dari Jakarta.

UU TPKS jadi impian Ratna supaya pelakon pemerkosaan dapat dihukum lebih berat sekalian mencegah serta memperbaiki hak korban dengan lebih bagus.

Dapat lebih berat

Ganjaran lebih berat yang diartikan Ratna bisa berhasil bila permasalahan pemerkosaan itu penuhi salah satu dari 15 suasana yang tertera pada Artikel 15 Bagian( 1). Dengan begitu, kejahatan bui ditambah sepertiganya.

Sebagian suasana yang diartikan antara lain: pemerkosaan dicoba dalam lingkup keluarga; dicoba oleh daya kesehatan ataupun pengajar; dicoba oleh administratur khalayak, donatur kegiatan, ataupun pimpinan; dicoba lebih dari satu kali ataupun oleh lebih dari satu orang; dan dicoba kepada anak, wanita berbadan dua, ataupun penyandang disabilitas.

Akumulasi ganjaran pula legal bila perbuatan kejahatan menyebabkan korban hadapi cedera raga ataupun intelektual berat, terjangkit penyakit meluas, hadapi kendala ataupun kehancuran guna pembiakan, ataupun apalagi tewas bumi.

Lewat UU TPKS, sepatutnya hendak banyak( permasalahan pemerkosaan) yang dapat putusan maksimum. Sebab, pada umumnya pelakon kan orang yang terletak dalam posisi lebih besar dalam kedekatan daya. Nah, ini penuhi faktor buat menaikkan putusan sebesar sepertiga kali dari bahaya ganjaran yang dikenakan,” tutur Ratna.

Di bagian lain, usaha memperbaiki hak korban yang lebih bagus diamanatkan UU TPKS lewat restitusi ataupun pembayaran ubah kehilangan yang diberatkan pada pelakon atas kehilangan material atau imaterial yang dialami korban.

Apalagi, buat permasalahan yang diancam dengan kejahatan bui 4 tahun ataupun lebih, Artikel 16 UU TPKS mengharuskan juri memutuskan besaran restitusi, di sisi menjatuhkan kejahatan bui.” Berapa juga vonisnya, restitusi wajib terdapat buat korban serta jadi peranan dari pelakon,” tutur Ratna.

Berartinya pemakaian UU TPKS pula di informasikan penggerak wanita Yustina Fendritta. Beliau beranggapan, dalam cara investigasi permasalahan pemerkosaan, polisi telah sepatutnya mengenakan UU TPKS. Selaku ketentuan spesial serta terkini, UU ini membagikan proteksi global kepada korban serta berikan ganjaran berat pada pelakon.

Pernyataannya terpaut dengan permasalahan 3 pria di Bombana, Sulawesi Tenggara, yang sepanjang 3 tahun memerkosa seseorang anak semenjak umurnya sedang 11 tahun.

Saat ini, korban yang berumur 14 tahun telah berbadan dua 6 bulan. Polisi melaporkan hendak menggunakan Artikel 81 Bagian 1 Hukum No 17 Tahun 2016 mengenai Proteksi Anak. Pelakon diancam ganjaran 15 tahun bui serta kompensasi Rp 5 miliyar.

Yustina memperhitungkan, sepatutnya UU TPKS pula dipakai dalam permasalahan ini. Metode restitusi yang terdapat pada UU TPKS dapat digunakan, sekalian berikan ganjaran yang lebih berat.

Dengan mengenakan Hukum TPKS, semenjak dini korban sudah memperoleh proteksi sampai restitusi. Pelakon, paling utama yang memiliki tanggung jawab buat mencegah korban, pula wajib memperoleh bonus ganjaran dari ganjaran utama

Peleraian rugikan korban

Tidak hanya sungkan berikan putusan maksimum, adat hukum Indonesia sering menghasilkan cara peleraian antara pelakon serta korban pemerkosaan selaku alibi buat memudahkan ganjaran.

Hasil analisa Kompas menciptakan beberapa masalah, di mana juri menghasilkan perdamaian antara pelakon serta perwakilan korban selaku alibi buat memudahkan ganjaran.

Akibatnya penting, pada 2022, 3 permasalahan pemerkosaan cuma didiagnosa 3 tahun bui, seluruhnya mengaitkan cara perdamaian. Besaran putusan ini kurang dari separuh bahaya ganjaran bui maksimum Artikel 285 KUHP mengenai pemerkosaan yang menggapai 12 tahun bui.

Ini pula di dasar pada umumnya putusan ganjaran permasalahan pemerkosaan pada rentang waktu 2022–2025 yang dekat 7 tahun.

Salah satu ilustrasi merupakan masalah No 76 atau Pid. B atau 2022 atau PN Bjw yang ditangani Majelis hukum Negara Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Badan juri yang dipandu Nyoman Besar Ngurah Baik Artana memperhitungkan, terdapatnya perdamaian antara saksi korban serta tersangka selaku kondisi yang memudahkan.

Dalam sidang, terbongkar keluarga tersangka serta keluarga saksi korban melaksanakan perdamaian dengan cara adat. Perdamaian ini digapai dengan penyerahan seekor lembu serta seekor kambing oleh papa tersangka selaku wujud kompensasi cocok dengan permohonan keluarga korban yang setelah itu menyambut penanganan itu.

Ratna Batara Munti memandang, sedang terdapat pemikiran kokoh di warga kalau perdamaian lebih gampang serta kilat dibanding dengan cara hukum yang dikira berlarut serta mahal. Sementara itu, pendekatan rukun sejenis ini malah melalaikan hak- hak korban, paling utama penyembuhan intelektual yang cuma dapat didapat lewat cara hukum yang berakhir.

Kebudayaan hukum kita sedang menyangka perdamaian itu selaku alternatif yang menuntaskan, sementara itu tidak,” tutur Ratna.

Beliau meningkatkan, banyak warga galat menyangka kalau bila permasalahan diproses hukum, korban tidak hendak mendapatkan ganti rugi. Sementara itu, lewat UU TPKS, restitusi malah dimungkinkan. Perihal ini butuh lalu disosialisasikan supaya korban tidak dibebani oleh penanganan rukun yang tidak menjamin hak- haknya.

Lebih jauh, Ratna menegaskan kalau pelakon kekerasan intim sering mempunyai kedekatan daya kepada korban, semacam pimpinan, guru, ataupun orang berumur. Sebab itu, korban serta keluarganya butuh pendampingan supaya tidak terintimidasi ataupun goyah menuntaskan permasalahan dengan cara rukun.

Perihal ini menampilkan kalau sistem hukum kita sedang kurang mencukupi dalam membagikan atensi yang pantas kepada penyembuhan korban kekerasan intim.

Walaupun sedang mengalami bermacam tantangan, UU TPKS ditaksir selaku perkembangan berarti buat membagikan penguatan hak pada korban. Hukum ini berikan akses yang lebih besar pada korban buat mendapatkan pendampingan serta penyembuhan, semacam dituturkan guru Sekolah Besar Ilmu Hukum Adhyaksa, Dio Ashar Wicaksana.

Kenyataan di alun- alun membuktikan sedang sedikitnya atensi kepada hak- hak korban, paling utama dalam perihal penyembuhan kehilangan lewat restitusi. Dio menerangi, bersumber pada riset Indonesia Judicial Research Society tahun 2024, amat sedikit tetapan majelis hukum yang memikirkan restitusi untuk korban.

Perihal ini menampilkan kalau sistem hukum kita sedang kurang mencukupi dalam membagikan atensi yang pantas kepada penyembuhan korban kekerasan intim,” tulisnya dalam postingan Pandangan yang keluar di Kompas, 8 Maret 2025.

UU TPKS belum dimanfaatkan

Walaupun telah diundangkan pada 9 Mei 2022, UU TPKS sedang tidak sering diadopsi petugas selaku instrumen penguatan hukum kepada permasalahan kekerasan intim di Indonesia.

Ini tecermin pada hasil analisa Kompas kepada 167 akta tetapan masalah dari Direktori Tetapan Dewan Agung sepanjang rentang waktu 2022 sampai 25 Maret 2025. Semenjak diundangkannya UU TPKS, cuma 2 masalah yang mempraktikkan UU TPKS.

Lebihnya, paling tidak 134 ataupun lebih dari 80 persen permasalahan sedang memakai pasal- pasal dalam KUHP. Sebesar 31 masalah lebihnya( dekat 18 persen) tidak bisa dikenal artikel yang dipakai dalam cema serta putusan sebab akta tetapan masalah tidak ada pada halaman direktori.

Beskal penggugat biasa belum banyak memakai UU TPKS dalam cema mereka. Mengutip ilustrasi dari 10 permasalahan yang diputus sampai Maret 2025, beskal cuma memakai UU TPKS pada 2 masalah.

Bagi Ratna, ini jadi fakta adat hukum Indonesia yang malah kesimpulannya mudarat korban.

” Petugas bisa jadi dapat diucap kurang sensitif alhasil tidak hirau buat betul- betul memahami UU TPKS serta berupaya mempraktikkan. Jadi, betul sedang business as usual,” pungkasnya.

Saat ini, khalayak berambisi petugas penegak hukum betul- betul melempangkan kesamarataan, tidak cuma dalam permasalahan viral Priguna, namun pula dalam ribuan masalah lain yang bebas dari pancaran, untuk kesamarataan serta proteksi korban.

Ketetapan juri dalam permasalahan pemerkosaan yang menjatuhkan ganjaran enteng pada pelakon balik mencetuskan amarah khalayak. Permasalahan terkini yang mengaitkan tersangka bernama samaran AR( 26), anak muda asal Jawa Tengah, ditaksir memantulkan lemahnya keberpihakan hukum kepada korban kekerasan intim di Indonesia. AR didiagnosa cuma 1 tahun 6 bulan bui walaupun teruji bersalah memperkosa wanita berumur 16 tahun.

Putusan ini dijatuhkan oleh Badan Juri Majelis hukum Negara( PN) XYZ pada Selasa( 13 atau 5), serta langsung mengakibatkan jawaban minus dari bermacam pihak. Banyak yang memperhitungkan kalau tetapan itu jauh dari rasa kesamarataan serta berpotensi memperparah suasana kekerasan intim di tanah air.

Jalan Kasus

Permasalahan ini berasal pada Agustus 2023 kala korban, ucap saja Mawar( bukan julukan sesungguhnya), memberi tahu kalau dirinya sudah diperkosa oleh AR yang diketahui selaku orang sebelah sekalian sahabat kakaknya. Bagi pengakuan korban dalam sidang, AR menggunakan suasana kala rumah korban lagi hening serta memaksanya melaksanakan ikatan tubuh di dasar bahaya kekerasan.

Korban luang hadapi guncangan berat serta wajib menempuh pemeliharaan intelektual intensif. Orang berumur korban juga menuntun Badan Dorongan Hukum( LBH) setempat buat mendampingi cara hukum.

AR dibekuk pada September 2023 serta luang ditahan sepanjang cara investigasi. Beskal Penggugat Biasa( JPU) menuntut AR dengan kejahatan 8 tahun bui bersumber pada Artikel 81 bagian( 1) UU No 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak. Tetapi, Badan Juri menjatuhkan putusan jauh lebih enteng dari desakan beskal.

Alibi Entengnya Vonis

Dalam artikulasi tetapan, Badan Juri melaporkan kalau mereka memikirkan” tindakan kooperatif tersangka sepanjang sidang”,” penyanggahan kekecewaan yang ditunjukkan”, dan” hasrat tersangka buat menikahi korban” selaku alibi pemberat yang memudahkan ganjaran. Juri pula mengatakan kalau tersangka belum sempat dihukum lebih dahulu serta sedang berumur belia, alhasil dikira sedang dapat dibina.

Tetapan ini tiba- tiba memanen kritik runcing dari khalayak serta pengamat hukum. Banyak yang memperhitungkan kalau alasan- alasan itu tidak relevan dengan watak berat kesalahan yang dicoba. Sebagian apalagi menyebutnya selaku wujud pelecehan kepada kesamarataan untuk korban.

Gelombang Keluhan Muncul

Tagar#KeadilanUntukMawar langsung jadi trending topic di alat sosial. Penggerak wanita serta aktivis hak asas orang turun ke jalur di sebagian kota besar semacam Jakarta, Bandung, serta Yogyakarta. Mereka mengadakan kelakuan rukun serta menekan Dewan Agung buat menilai tetapan yang dikira mengurangkan derajat serta derajat korban.

” Ini bukan cuma pertanyaan satu permasalahan, tetapi pertanyaan gimana sistem peradilan kita kandas berikan rasa nyaman pada korban kekerasan intim,” ucap Niken Larasati, Ketua LBH Wanita Merdeka.” Dengan tetapan ringan semacam ini, catatan yang di informasikan pada warga merupakan: pelakon dapat lulus, korban mengidap sama tua hidup.”

Badan Proteksi Saksi serta Korban( LPSK) pula ikut ambil suara. Dalam penjelasan tertulisnya, LPSK melaporkan kalau mereka prihatin atas tetapan itu serta menganjurkan supaya beskal melaksanakan usaha memadankan.

“ Kita memandang kalau korban amat dibebani dalam masalah ini. Ganjaran yang enteng tidak membagikan dampak kapok untuk pelakon serta beresiko membuka ruang impunitas,” catat LPSK dalam statment resminya.

Dorongan Pembaruan Hukum

Para pengamat hukum kejahatan mengatakan kalau permasalahan ini merupakan fakta perlunya pembaruan sistem hukum, spesialnya dalam menanggulangi permasalahan kekerasan intim. Mereka memperhitungkan kalau banyak juri sedang memakai estimasi patriarkis serta tidak sensitif kelamin dalam menjatuhkan tetapan.

Dokter. Rika Wibowo, ahli hukum kejahatan dari Universitas Indonesia, mengatakan kalau sepatutnya dalam permasalahan kekerasan intim kepada anak, estimasi penting merupakan penyembuhan korban serta pemberian dampak kapok.

“ Kala juri mengatakan kalau tersangka‘ bernazar menikahi korban’ selaku alibi memudahkan, ini amat galat. Itu bukan pemecahan, melainkan malah memperburuk guncangan korban,” tutur Rika.

Beliau meningkatkan, sedang banyak juri yang belum memperoleh penataran pembibitan spesial mengenai perspektif korban dalam permasalahan kekerasan intim. Sementara itu, semenjak UU Perbuatan Kejahatan Kekerasan Intim( TPKS) disahkan tahun 2022, pendekatan hukum sepatutnya telah lebih liberal.

Impian Kesamarataan Sedang Terbuka?

Sampai saat ini, pihak kejaksaan belum mengonfirmasi apakah hendak mengajukan memadankan atas tetapan itu. Tetapi, titik berat khalayak yang padat dapat jadi penganjur untuk beskal buat bawa masalah ini ke tingkatan yang lebih besar.

Keluarga korban berambisi terdapat usaha memadankan.“ Kita tidak dapat, kita mau kesamarataan ditegakkan,” tutur papa korban dalam statment yang diluncurkan pada alat.

Di bagian lain, Menteri Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak( PPPA) Bintang Puspayoga pula melaporkan hendak memantau permasalahan ini serta membagikan sokongan psikososial sambungan pada korban.

“ Kita mendesak supaya petugas penegak hukum lebih liabel dalam menanggulangi masalah semacam ini. Janganlah hingga korban merasa diabaikan,” ucap Bintang.

Penutup

Tetapan enteng kepada pelakon pemerkosaan semacam dalam permasalahan AR bukan cuma melukai rasa kesamarataan, tetapi pula berpotensi memperburuk ketidakpercayaan warga kepada sistem hukum. Kala kesalahan intim malah diberi ruang oleh putusan lunak, hingga keamanan serta derajat korban jadi taruhannya.

Telah waktunya pembaruan sistem peradilan kejahatan tidak cuma jadi jargon, namun betul- betul diaplikasikan, paling utama dalam permasalahan kekerasan kepada wanita serta anak.